REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Peneliti Ekonomi Universitas Indonesia Rizal Edi Halim mengatakan seharusnya pemerintah memanfaatkan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair untuk kepentingan masyarakat luas.
"Dibandingkan penggunaan LPG (liquified petroleum gas), LNG lebih murah jika disalurkan kepada masyarakat," kata Rizal di Depok, Kamis (5/6).
Menurut dia LNG diproduksi oleh PGN sehingga pemerintah harus melakukan penugasan kepada PGN untuk menyalurkan LNG ke masyarakat. Untuk itu infrasrtuktur gas perlu dibangun.
"Memang butuh investasi sebagai initial cost, tapi relatif lebih murah karena dikeluarkan sekali dibanding subsidi yang bertahun-tahun," jelasnya.
Ia mengatakan hasil hitungan investasi infrastruktur gas pemerintah hanya separuh biaya subsidi dan dilakukan hanya sekali.
Dikatakannya setelah itu subsidi bisa ditiadakan, impor bisa berkurang, sehingga masyarakat bisa menikmati energi murah dan sejumlah kebutuhan lainnya yang murah juga karena sebagian besar barang/jasa juga dipengaruhi oleh penggunaan energi.
Menurut dia harga gas elpiji lebih mahal 300 persen dari gas alam (LNG) yang diproduksi secara nasional tetapi kenapa pemerintah tetap menggunakan LPG. Bayangkan jika masyarakat harus mengeluarkan Rp 100 ribu untuk gas elpiji 12 kg sementara pemerintah dapat menyediakan gas alam (LNG) yang sama dengan harga Rp 30-35 ribu.
Rizal mengatakan hal ini tentunya sangat merugikan bagi masayrakat yang seharusnya dapat menikmati gas alam (LNG) yang jauh lebih murah. Efisiensi dari penggunaan gas alam (LNG) untuk sektor kelistrikan dan transportasi jauh lebih tinggi dibanding penggunaan gas epiji (LPG).
"Artinya jika tersedia energi yang lebih efisien yang berdampak luas bagi ekonomi masyarakat dan rumah tangga, mengapa kita menggunakan energi yang mahal," tanyanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
