REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara akan menggandeng berbagai pihak terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menekan inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, di bawah satu persen.
"Kerja sama sama dengan MUI misalnya diharapkan bisa terwujud segera dimana kaum ulama diharapkan bisa mengingatkan ummat muslim untuk tidak 'ria' yakni boros/berlebih-lebihan atau melakukan aksi borong untuk menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri," kata Ketua Tm Ahli TPID Sumut, Difi A Johansyah di Medan, Rabu (4/6).
Sikap atau tindakan berlebih-lebihan sendiri, kata dia, memang dilarang dalam ajaran Agama Islam karena lebih banyak dampak jeleknya.
"Mudah-mudahan dengan kerja sama dengan banyak pihak khususnya MUI, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong yang bisa mendorong gejolak harga bisa semakin besar.Dengan harga yang terkendali, maka inflasi bisa ditekan," katanya.
Inflasi perlu dikendalikan karena inflasi yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merugikan semua lapisan masyarakat dan pemerintahan. Difi mengakui, meski TPID meningkatkan pengawasan dan pengawalan, diyakini juga harga barang akan tetap naik saat menjelang Puasa Ramadhan.
Dia menyebutkan, dampak psikologis adanya lonjakan permintaan menyusul budaya punggahan Puasa Ramadhan sulit dihindarkan. "Tetapi TPID Sumut akan kerja keras dengan target menekan inflasi tetap di bawah satu persen,"katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmnono menyebutkan, inflasi di Sumut memang bergerak naik atau sudah 0,43 persen di bulan Mei setelah April masih 0,23 persen. Padahal di Maret masih mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.
Inflasi Sumut di Mei dipicu terjadinya inflasi di tiga dari empat kota indeks harga konsumen (IHK) masing-masing Sibolga 0,96 persen, Pematang Siantar 1,61 persen dan Medan 0,30 persen. Hanya Padangsidempuan yang deflasi 0,14 persen, bahkan inflasi di Pematangsiantar yang 1,61 persen tercatat tertinggi dI kota IHK di Pulau Sumatera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika