REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang adanya perwira tinggi TNI aktif yang berpolitik jelang pilpres berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
"Pernyataan itu bisa memantik ketegangan sosial politik dan berpotensi digunakan menjadi pembenar tindakan tertentu atas ketidakpuasan terhadap hasil pilpres," kata Hendardi melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (4/6).
Sebagai panglima tertinggi TNI/Polri, katanya, SBY cukup mengimbau agar institusi dan perwira militer dan kepolisian netral dalam pemilihan presiden.
Jika ditemukan adanya perwira militer atau polisi yang tidak netral, ia harus langsung memanggil dan menegur yang bersangkutan.
"Tidak perlu berkata seperti itu. Itu merupakan komunikasi politik yang buruk dari Presiden SBY yang sudah berulang kali terjadi," tuturnya.
Senin (2/6), SBY mengungkapkan informasi adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi para perwira tinggi.
"Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian, kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru penuh sinar," kata Presiden.
Ajakan seperti itu, menurut SBY, bukan hanya godaan. Namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu, juga mengajarkan seorang perwira untuk melanggar sapta marga dan sumpah prajurit.
"Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda," ujarnya.
Namun, ujarnya, bila ingin berkarier di politik, maka mereka diperbolehkan dengan melepaskan dirinya sebagai TNI-Polri dan menjadi warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
