REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Transparansi anggaran sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi kebijakan dan program prioritas 100 hari pemerintahan Muhammad Ridho Ficardo yang resmi menjabat Gubernur Lampung sejak Senin (2/6).
"Sudah pasti ada harapan terhadap transparansi anggaran sebagai bagian dari keterbukaan informasi yang harus diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi, di Bandarlampung, Rabu.
Ia menyebutkan, transparansi anggaran itu merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
Menurutnya, anggaran daerah itu harus terbuka dan disampaikan kepada masyarakat sebelum adanya permintaan informasi.
"Yang terpenting komitmen dan aksi nyata. Saya berharap ini menjadi program prioritas 100 hari menjabat Gubernur Lampung yang baru," ujarnya pula.
Dia menjelaskan, pada 100 hari pertama kerja gubernur baru adalah perubahan yang efeknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Perubahan atau terobosan itu seperti kebijakan-kebijakan yang progresif dan nyata. Ganti poster-poster yang bergambar pimpinan daerah menjadi berisi program-program pembangunan yang perlu diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas, prosedur pelayanan publik, dan informasi penggunaan anggaran. Saya menaruh harapan besar terhadap gubenur baru yang masih muda, energik dan memiliki semangat baru ini," katanya.
Juniardi menambahkan, Gubernur Lampung M Ridho ficardo yang masih berusia 34 tahun bisa menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan membuka akses informasi bagi masyarakat.
"Tidak perlu adanya permintaan. Ubah mental birokrasi menjadi terbuka dan melayani masyarakat. Bisa dicontoh bagaimana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan pimpinan daerah lainnya yang progresif sehingga dicintai masyarakatnya," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika