REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA-- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjamin penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2014/2015 berjalan normal. Meskipun, ada enam SMK swasta yang hingga saat ini masih dilarang menerima siswa baru pada PPDB tahun ini.

"Kami jamin, PPDB normal. Tidak terganggu dengan sanksi yang dikenakan terhadap enam SMK swasta tersebut," ujar Diaudin, Kabid Pendidikan Menengah Disdikpora Purwakarta, Rabu (4/5).

Menurutnya, kuota siswa baru untuk SMA sederajat di wilayah ini mencapai 14 ribu. Sedangkan, jumlah sekolah (SMA) sederajat yang akan menampung mereka ada 74 sekolah. Sebenarnya, ada 80 sekolah. Namun, yang enam sekolah masih di larang menerima siswa baru.

Justru dengan berkurangnya sekolah ini, akan berdampak positif terhadap PPDB. Salah satunya, yakni akan terjadi pemerataan siswa. Jadi, tahun ini diharapkan semua sekolah baik negeri maupun swasta semuanya mendapatkan siswa. "Kalau tahun-tahun sebelumnya, banyak sekolah yang tak kebagian siswa. Karena, peminatnya nihil," ujarnya.

Terkait sanksi terhadap enam SMK swasta, Diaudin mengaku, masih berlaku. Sampai adanya ketetapan hakim (inkrah). Pasalnya, saat ini masalah tersebut sedang dimejahijaukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Adapun enam SMK swasta yang mendapatkan sanksi dari Bupati Purwakarta itu, masing-masing, SMK YKP, SMK Bina Taruna, SMK YPB Sukatani, SMK Teknologi Industri, SMK Prabu Sakti 1, dan SMK Prabu Sakti 2. Sekolah tersebut, terkena sanksi disebabkan pelajarnya sering terlibat tawuran.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Bina Taruna, Us us Kusumanagara, mengatakan, kasus ini telah di-PTUN-kan. Adapun agendanya, sudah memasuki tahapan replik. Pekan depan, masuk tahapan duplik.

"Kami, menggugat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, atas kebijakannya yang melarang kami untuk menerima siswa baru," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika