REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Di tengah tarik-menarik dukungan kaum nahdliyin terhadap dua pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, agenda Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tiba-tiba ditunda sampai Pilres 2014 selesai. Meski diputuskan lewat sebuah perdebatan sengit, Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) menegaskan tak ada alasan politis.  

“Hari ini, setelah berdiskusi, berdebat panjang sampai memakan waktu dua setengah jam antara Syuriyah dan Tanfidziyah, demi kemaslahatan umat, Munas dan Konbes diputuskan diundur,” kata ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, di Jakarta, Senin (2/6).

Munas dan Konbes sebelumnya direncakan digelar pada 13–15 Juni, dan diundur hingga 22–24 Agustus 2014. Terkait lokasi tidak mengalami perubahan, yaitu Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur.

Kiai Said mengungkapkan dua alasan terkait keputusan pengunduran pelaksanaan Munas dan Konbes 2014. Persiapan yang belum maksimal dari sisi materi bahasan menjadi alasan pertama.

“Alasan kedua yaitu teknis pelaksanaan Munas dan Konbes yang juga harus disempurnakan,” tegas Kiai Said.

Disinggung mengenai adanya alasan politis dari keputusan pengunduran Munas dan Konbes, yaitu waktunya yang berdekatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Kiai Said dengan tegas membantah. “Sama sekali tidak ada alasan politis. Tidak karena berdekatan dengan Pilpres, dan tidak juga karena alasan politis lainnya,” ungkapnya.

Munas dan Konbes adalah forum musyawarah rutin yang dilaksanakan oleh PBNU, dengan kedudukan setingkat di bawah Muktamar. Dalam AD/ART PBNU, Munas dan Konbes minimal dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan.

Munas dan Konbes PBNU sudah pernah sekali diadakan, yaitu akhir2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu keputusannya adalah ancaman boikot bayar pajak jika Pemerintah tak serius dalam pengelolaannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika