REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengerahkan sejumlah peralatan berat untuk membantu proses pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan negara di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Saat ini, Satpol PP Jabar masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembongkaran terhadap 41 bangunan di KBU yang berdiri di lahan negara.
"Kami masih mencari timing yang tepat untuk pembongkaran,'' ujar Kepala Satpol PP Jabar, Udjwalaprana Sigit, Senin (2/6).
Menurut Sigit, kalau mereka angkat tangan tidak mau membongkar sendiri, maka akan dibantu dengan peralatan yang ada. Pemprov Jabar, akan mengerahkan alat berat untuk membantu membongkar.
Dari 41 bangunan yang berdiri di atas lahan negara ini, kata Sigit, sudah ada lima bangunan yang dibongkar sendiri. Sisanya, Pemprov akan membantu melakukan pembongkaran.
"Kalau yang tidak perlu bantuan ya tidak dibantu. Tapi kami bersikap aktif untuk membantu. Yang jelas pembongkaran oleh kami adalah langkah terakhir, dan sementara ini masih kami beri waktu," katanya.
Sigit berharap, masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk membongkar dan tidak lagi membangun di lahan yang dilarang untuk dibangun. Apalagi, di atas lahan negara yang semestinya digunakan untuk konservasi. Tugas Satpol PP, bukan untuk menyakiti masyarakat, tapi mengatur.
''Masyarakat juga tidak berani kalau tidak ada orang yang menjamin, yang back up. Sebab masyarakat juga tidak bodoh. Tapi tetap ada batasan waktu. Kita lihat situasi dan kondisinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
