REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perwira TNI/Polri boleh saja terjun ke dunia politik. Tetapi, jika masih memegang jabatan dan menjadi perwira aktif, maka diharuskan mundur.

Ia mengatakan tidak ada larangan jika seorang jenderal bercita-cita menjadi pemimpin. Tetapi, tetap ada aturan dan etikanya.

"Ada jalannya. Kalau dari perwira itu ingin jadi pemimpin politik atau mendukung capres tertentu, maka ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira kalian," katanya saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6).

Bahkan, Panglima TNI, KSAD, KSAU, dan KSAL bisa mengajukan pengunduran diri kepadanya jika ingin terjun ke politik. Ia pun menegaskan pasti akan mengabulkan permintaan tersebut.

"Hampir pasti dikabulkan, bahkan saya doakan agar sukses karena saudara-saudara adalah perwira terpilih yang potensial," katanya.

Menurutnya, dengan mundurnya perwira dari jabatannya di TNI/Polri demi politik adalah sah. Masyarakat pun bisa secara jernih dan adil menilai. Karena mereka yakin tidask ada kekuatan ataupun pengerahan perwira aktif TNI/Polri untuk mendukungnya meraih posisi politik.

"Teman-teman dari sipil akan merasa berat jika bersaing dengan mereka yang punya kekuatan militer dan senjata," katanya menyindir.

Presiden pun mengingatkan sejak 1998, pemerintah melakukan reformasi di dalam tubuh TNI/Polri. Hal itu termasuk netralitas TNI/Polri di ranah politik. Secara institusi dan keanggotaan, TNI/Polri diminta tetap netral dalam pilpres mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika