REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai telah merevisi misinya terkait nasionalisasi perusahaan asing di tanah air.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, menyatakan moderasi sikap Prabowo itu terjadi sebagai hasil pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Artinya, moderasi sikap ini untuk mengakomodasi visi partai demokrat," tutur Agung saat dihubungi Republika, Rabu pagi (28/5).

Agung mengatakan nasionalisasi asing bisa bermakna radikal, tetapi ada pula yang moderat. Presiden Soekarno, lanjutnya, pernah melakukan kebijakan radikal tersebut. Sedangkan kebijakan moderat dilakukan oleh pemerintahan setelah Soekarno hingga saat ini yakni renegosiasi kontrak karya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyindir adanya capres yang menjanjikan hal yang berbahaya untuk kepentingan bangsa, yakni menasionalisasi perusahaan asing yang ada di tanah air.

Kala itu, Presiden SBY mengatakan tidak akan mendukung capres dengan janji yang membahayakan. Menurutnya, nasionalisasi perusahaan asing punya dampak domino yang besar. Contohnya kemungkinan adanya penuntutan di pengadilan internasional.

Namun, Prabowo membantah akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing secara radikal jika menjadi presiden mendatang. Ia pun mengatakan banyak cara cerdas untuk membela kepentingan nasional.

"Diisukan saya akan nasionalisasi ini itu jika terpilih menjadi Presiden RI, sehingga pihak asing merasa ketakutan. Hal itu tidak benar, karena masih banyak cara-cara yang lebih cerdas untuk membela kepentingan nasional kita," katanya, Selasa lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika