REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Jelang Pemilihan Presiden 2014, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menawarkan penerapan sistem syariah sebagai pengganti demokrasi.
Penggantian sistem harus dilakukan sesegera mungkin setelah ada kesepakatan dari seluruh umat Islam. Alasannya, karena sistem demokrasi yang diterapkan selama puluhan tahun di negeri ini tidak lantas membuat kualitas bangsa membaik, bahkan semakin memburuk.
"Kita mengingatkan umat Islam untuk kembali kepada khilafah, juga kepada para capres, agar mendukung penerapak sistem syariah secara kaffah," kata ketua Dewan Pembina Pusat HTI Rohkmat S Labib pada Selasa (27/5).
Sebab untuk mengubah kondisi bangsa Indonesia ke arah lebih baik tak cukup hanya dengan mengganti rezim. Penggantian sistem mutlak diperlukan agar penegasan aturan tentang syariah tak dibarengi kompromi, apalagi tawar menawar antar kepentingan berbagai pihak.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada satu pun calon presiden yang menunjukkan sikap untuk berkomitmen menerapkan syariah. "Namun masih kita tunggu, karena umat seharusnya memilih pemimpin yang mau menerapkan sistem syariah," lanjutya.
Menurutnya, dua pasangan capres saat ini tak perlu lagi menjanjikan kesejahteraan rakyat ataupun menciptakan kota layak anak. Hanya perlu berkomitmen untuk menerapkan sistem syariat, maka capres itulah yang dapat kami pertimbangkan untuk lebih dekat pada kriteria pemimpin umat yang ideal.
"Namun sampai sekarang saya belum mendengar dari mereka, yang secara terbuka siap menerapkan sistem syariah di Indonesia," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika