REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- PP Muhammadiyah menegaskan, tak akan berpihak pada salah satu pasangan capres. Namun Muhammadiyah tetap memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres pada 9 Juli mendatang.
"Organisasi memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih secara cerdas pasangan capres dan cawapres yang dinilai mampu menunaikan cita-cita Muhammadiyah dan cita-cita nasional. Yakni membawa Indonesia maju, adil dan makmur," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di Samarinda, Sabtu (24/5).
Din menyampaikan, kriteria calon pemimpin nasional berdasarkan hasil keputusan Tanwir Muhammadiyah 2012.
"Amanat Muhammadiyah yang menjadi keputusan Tanwir 2012 tentang kriteria pemimpin yang diperlukan bangsa ini di masa mendatang yakni, harus mampu menjadi pemimpin pencipta solidaritas yang mengayomi seluruh elemen bangsa. Sebab dia bukan presiden milik partai politik pengusung tetapi tetapi presiden bangsa Indonesia," katanya.
Presiden ke depan, lanjut Din, juga diharapkan menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Termasuk berani mengambil risiko.
"Kriteria pemimpin ke depan yang juga menjadi harapan Muhammadiyah. Yakni yang memiliki komitmen moral khususnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme," ungkap Din Syamsudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika