Jumat 23 May 2014 21:55 WIB

Oknum Aparat dan Dewan di Balik Mafia Pupuk Subsidi?

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Asep K Nur Zaman
Pupuk subsidi
Foto: Juli/Antara
Pupuk subsidi

REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN — Peredaran pupuk bersubsidi di lima daerah di Jawa Tengah dikuasai oleh ‘mafia’. Ditengarai oknum aparat dan anggota dewan berada di balik mafia pupuk ini. 

Kelima daerah itu meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, Pati, Rembang, dan Semarang. Para petani di lima wilayah ini rentan mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat kelangkaan yang sering terjadi.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Achmad Zaid, mengatakan, ada indikasi ‘mafia’ pupuk yang bermain di lima daerah ini sama. “Kita akan kejar siapa mereka,” tegasnya, di Ungaran, Jumat (23/5).

Dia juga menjelaskan, mafia pupuk ditengarai bekerja di semua level, hingga pada mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dasar pengajuan kebutuhan riil pupuk petani kepada pemerintah seolah menjadi mubazir, karena di pasaran pupuk bersubsidi sulit didapatkan. 

Zaid mencontohkan di Kabupaten Demak, kebutuhan pupuk bersubsidi ini mencapai sekitar 60 ribu ton. Realisasinya hanya terpenuhi sekitar 40 ribu ton. “Lantas ke mana 20 ribu ton?,” ujarnya.

Dia juga mengungkap indikasi lain. Belum lama ini, kepolisian di Kabupaten Kudus mengungkap truk bermuatan pupuk bersubsidi di perbatasan Rembang. “Dari penyelidikan polisi, ini  merupakan jatah petani Kabupaten Demak,” katanya.

Kasus yang tak jauh berbeda, lanjut Zaid, bahkan ditemukan sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Saat mengecek sebuah gudang milik distributor pupuk di Rembang, awal Mei lalu, Ganjar mendapati gudang ini kosong.

Pemiliknya beralasan pupuk bersubsidi dititipkan di Lasem. Setelah dicek langsung ke alamat dimaksud di Lasem, ternyata  tidak benar.

Penyimpangan distribusi pupuk ini lebih rapi jika dibandingkan dengan komoditas publik lainnya, seperti BBM. “Namun keuntungan yang dinikmati para ‘mafia’ pupuk ini jauh lebih besar dibandingkan risikonya,” tambah Zaid.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Semarang, Urip Triyoga, mengakui, Kecamatan Getasan menjadi wilayah dengan dampak kelangkaan pupuk bersubsidi terparah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah membentuk tim khusus yang mengakomodasi perwakilan Distanbunhut dan produsen pupuk untuk mencari penyebabnya.

Dari penelusuran dan kajian terungkap, di kecamatan Getasan memang terjadi keterlambatan pengiriman pupuk jenis urea. “Pemicunya pasokan pupuk jenis ZA terlambat, akhirnya petani beralih ke pupuk urea, hingga berdampak pada (pemakaian) urea melonjak tajam,” jelas Urip.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement