REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi kontradiksi. Di satu sisi masyarakat masih membutuhkan bantuan, tapi di sisi lain subsidi BBM juga menjadi beban tersendiri untuk keuangan negara. Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mencermati kembali kebijakan subsidi BBM ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, subsidi BBM itu merupakan hak rakyat. "Tetapi bagaimana subsidi ini harus tepat sasaran, dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Bukan oleh orang kaya, itu kita tidak setuju," ujar Fadli, di DPP Partai Gerindra, Kamis (22/5).

Dalam visi misi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Hatta antara lain akan mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kayak. Caranya melalui mekanisme pajak dan bea cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Fadli mengatakan, subsidi BBM ini tidak bisa seenaknya dicabut. "Karena pencabutan subsidi itu akan meningkatkan harga-harga barang melonjak dengan cepat dan ini akan membuat daya beli masyarakat menurun, orang miskin semakin banyak," kata dia.

Fadli mengatakan, kebijakan terkait BBM ini harus dikaji dalam kerangka yang lebih mendalam. Ia mengatakan, harus ada kebijakan energi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Misalnya terkait dengan pengoptimalan sumber energi terbarukan. "Kita harus cari dengan satu kebijakan transisional, terutama untuk menjadikan subsidi ini tepat sasaran, dan dialihkan sebagian mungkin untuk kegiatan yang produktif, bukan konsumtif," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika