REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih dominan di kalangan petani sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, kata Ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mudrajad Kuncoro.
"Kemiskinan banyak terdapat di sektor pertanian dan secara kewilayahan terkonsentrasi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul," kata Mudrajad di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, untuk mengurangi ketimpangan tersebut, perlu ada keberpihakan lebih terkait pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sektor pertanian.
Selain itu, menurut dia, perlu ada pengarahan perubahan pengelolaan pertanian secara modern. Hasil bertani jangan sampai hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun perlu dikembangkan secara maksimal.
"Jangan cukup puas untuk kebutuhan makan saja, namun agar petani juga dapat menggunakan hasil pertanian untuk berinvestasi dan keperluan produktif lainnya," kata dia.
Sementara itu, persoalan sektor petanian di DIY hingga saat ini juga masih berhadapan dengan persoalan konversi lahan besar-besaran. Konversi lahan pertanian minimal hingga 150 hektare per tahun, untuk kebutuhan perumahan, maupun industri.
Hal tersebut, menurut dia, mengakibatkan peran sektor pertanian menjadi paling sedikit menyumbang pertumbuhan perekonomian di DIY. Hingga saat ini yang paling banyak yang paling besar berkontribusi untuk perekonomian di DIY masih sektor usaha perhotelan, restoran dan pariwisata.
"Seharusnya pemerintah perlu menyiapkan agar yang masih mengandalkan hidup di sektor pertanian juga mendapatkan temnpat di DIY ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
