Sabtu 17 May 2014 16:06 WIB

Pemprov Jatim Jembatani Keinginan Buruh-Pengusaha

Rep: RR Laeny Sulistywati/ Red: Yudha Manggala P Putra
Aksi buruh dalam menyambut Hari Buruh Internasional 2014, Kamis (1/5).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Aksi buruh dalam menyambut Hari Buruh Internasional 2014, Kamis (1/5).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengaku selalu berupaya menjembatani keinginan pekerja dan perusahaan yang ada di Jatim.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengaku, pihak pemerintah termasuk pemprov Jatim selalu mengambil jalan tengah terkait persoalan keinginan antara buruh dan pengusaha. Ini karena tidak mungkin semua keinginan buruh dipenuhi dan harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Oleh karena itu, Saifullah mengaku bahwa pejabat Pemprov Jatim selalu menemui buruh jika mereka berdemo. “Meski tidak bisa memenuhi harapan dan tuntutan para demonstran (buruh), yang penting kami sudah berusaha berdialog dan menampung aspirasi atau keinginan yang diperjuangkan pekerja,” katanya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), di Surabaya, Jatim, Jumat (16/5).

Terkait jumlah buruh yang terdaftar sebagai perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Saifullah menyebutkan, dari 5 juta buruh formal yang tersebar di 34 ribu badan usaha di Jatim ternyata baru 1,5 juta buruh yang mendapat BPJS kesehatan.

Kepersertaaan BPJS yang masih rendah dan belum merata ini dikhawatirkan pihaknya bisa menimbulkan kesenjangan. Namun, Saifullah menegaskan bahwa yang seharusnya membayar biaya pengobatan pasien yang notabene Warga Negara Indonesia (WNI) adalah pemerintah. Meski apapun jenis sakitnya dan berapapun lama penyakit yang diderita.

Namun kendala yang dihadapi pihaknya terkait BPJS kesehatan, yaitu terbatasnya RS yang memberikan pelayanan BPJS kesehatan. Saifullah menyebutkan, sebenarnya ada 344 rumah sakit (RS) di Jatim.

“Tetapi yang melayani BPJS kesehatan hanya 185 RS atau sekitar 55 persen dari jumlah RS total di Jatim,” katanya.

Belum maksimalnya RS yang melayani BPJS disebut Saifullah karena keterbasan anggaran. Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih karena buruh sudah ikut mengawal pelayanan publik dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Rakernas ke III SPAI-FSPMI diselenggarakan selama tiga hari yaitu Kamis (15/5) hingga Sabtu (17/5) di Surabaya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement