REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jajaran Kepolisian Resort Kota Padang, Sumatera Barat, siap mengawal dengan ketat jalannya pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih daerah itu, dengan menerjunkan 1.500 personel.
Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana, di Padang, Selasa, mengatakan, untuk pengamanan jalanya pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Padang terpilih, yang berlangsung Selasa (13/5), personel telah disiapkan, dimana juga ada bantuan dari pihak Polda Sumbar.
"Kita mengawal dengan ketat pelantikan pimpinan daerah ini, dimana jumlah personel yang kita terjunkan 1.500, yakni sebagiannya adalah personel dari Polda Sumbar, mengingat kondisi daerah ini, dimana adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya unjukrasa saat hari pelantikan tersebut," kata Wisnu.
Ia menambahkan, pengamanan pelantikan tersebut, untuk kelancaran, dimana mulai H-1 untuk sterilisasi kawasan DPRD Padang di jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
Berdasarkan pantauan di lapangan sekitar gedung dewan setempat, tempat pelaksanaan pelantikan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dua putaran didaerah itu, sejak Senin (12/5) telah terlihat pengamanan ketat, mulai dari adanya personel kepolisian bersenjata lengkap, Brimob, kendaraan pembubar massa (water canon), hingga kawat berduri telah disediakan di lokasi tersebut.
Demikian juga penutupan jalan, dikawasan tersebut telah mulai dilakukan pihak kepolisian setempat, yakni dari simpang Sawahan sampai persimpangan lampu merah Jati, yang berjarak lebih kurang satu kilometer.
Pengaman ketat oleh pihak kepolisian tersebut dilakukan terkait, adanya beberapa kali unjukrasa dari Aliansi Masyarakat Padang (AMP) yang mengancam akan melakukan aksi unjukrasa saat pelantikan, terkait adanya kebijakan mutasi yang dilakukan Penanggung Jawab (PJ) wali Kota Padang Erizal, terhadap 52 pegawai eselon II, III, dan IV, serta kepala sekolah di daerah tersebut, pada Senin (28/4).
Akibat mutasi yang dinilai aliansi tersebut mengandung unsur politik, beberapa kali aksi unjukrasa telah dilakukan, dimana mereka menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan PJ wali kota tersebut, dimana dalam beberapa kali aksinya mereka memberikan empat tuntutan salah satunya penutupan akses vital didaerah itu, seperti lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga penundaan pelantikan wali kota terpilih jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Kita mengimbau saat pelantikan nanti, masyarakat jangan mudah terpancing, dan tidak bertindak anarkis jika melakukan unjukrasa," jelas Wisnu.
Wisnu menambahkan, pengaman akan dilakukan hingga pelantikan selesai, dan sebagian personel yang tidak terlibat pengamanan pelantikan tersebut tetap bertugas untuk pelayanan masyarakat di daerah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika