Jumat 09 May 2014 18:47 WIB

Kaltim Siapkan Hercules Hadapi Bencana Asap

Kebakaran hutan (ilustrasi).
Foto: Antara/Rahmad
Kebakaran hutan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui instansi terkait menyiapkan satu unit pesawat Hercules untuk mengantisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan karena mulai Mei hingga Oktober 2014 Kaltim memasuki musim kemarau.

"Pesawat Hercules itu akan difungsikan untuk membantu proses modifikasi cuaca guna menciptakan hujan buatan," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Wahyu Widhi Heranata di Samarinda, Jumat.

Dia mengatakan bahwa sejak bulan Mei hingga Oktober, wilayah Kaltim beserta 8 provinsi lain di Indonesia memasuki musim kemarau dan berstatus siaga terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan.

Terkait dengan itu, pihaknya harus siaga dalam menghadapi bencana asap seperti yang terjadi di Riau beberapa pekan lalu. Masalah di Riau saat itu berdampak pada beberapa hal dan penerbangan baik di dalam negeri maupun di negara tetangga.

Dia mengatakan bahwa kondisi di Kaltim secara empiris bisa dilihat dengan perubahan kondisi biofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim degradasi sumber daya alam serta lingkungan.

Keadaan seperti itu akan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El Nino atau gejala gangguan iklim yang menyebabkan kekeringan dan kemarau panjang.

Sedangkan ditinjau dari jenis bencana, lanjut dia, maka bencana terjadi bukan hanya faktor perubahan iklim maupun kondisi alam, tetapi ada juga yang termasuk dalam bencana kegagalan teknologi.

Di Kaltim ada beberapa daerah yang rawan terhadap bencana kegagalan teknologi tersebut, seperti di Kota Balikpapan, Bontang, dan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah-daerah tersebut memiliki daftar tertinggi terhadap kegagalan teknologi.

Bencana kegagalan teknologi akan terjadi apabila ada kilang minyak yang meledak dan jenis bencana lain akibat teknologi.

Untuk itu, pihaknya memiliki rencana kontinjensi, istilah untuk pembagian peran tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang memiliki teknologi yang mungkin saja menimbulkan bencana tersebut, sehingga untuk upaya antisipasinya harus dilakukan kewaspadaan oleh tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Selain peran pemerintah, peran lembaga atau asosiasi dunia usaha sangat penting dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam upaya mencegah jangan sampai bencana timbul," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement