REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Abdul Mu'ti mengimbau tokoh-tokoh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) agar bersikap transparan soal harta kekayaan kepada publik.
"Jika tokoh-tokoh itu nantinya diusung oleh gabungan partai politik sebagai capres atau cawapres, agar bersikap transparan dengan melaporkan harta kekayaan serta dana kampanye, termasuk belanja iklan di media massa ke KPU dan KPK," kata Abdul Mu'ti,di Jakarta, Kamis.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menegaskan, sikap transparan dari para kandidat capres dan cawapres sangat penting untuk peningkatan elektabilitas maupun akuntabilitas publik. Ia berharap capres dan cawapres yang akan tampil bersikap transparan sehingga tahu berapa kekayaannya, dari mana sumbernya, serta berapa rencana biaya kampanyenya secara rinci.
"Kandidat capres dan cawapres yang bersikap transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Mu'ti juga mengimbau, agar para tokoh yang namanya disebut-sebut dalam bursa capres dan cawapres, tidak mencuri start dengan beriklan di media massa, karena saat ini belum waktunya kampanye pemilu presiden.
Menurut dia, iklan-iklan para tokoh tersebut sangat tergantung pada motivasi tokoh yang bersangkutan untuk meningkatkan popularitasnya. "Masyarakat tidak bisa menghentikan. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang merupakan lembaga berwenang juga hanya bisa mengimbau untuk tidak beriklan lebih dulu," katanya.
Salah satu tokoh yang masuk dalam bursa capres dan cawapres dan memilih bersikap transparan adalah peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, Dino Patti Djalal. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat ini ketika memutuskan mengikuti konvensi capres Partai Demokrat, ia mundur dari jabatan duta besar.
Dino juga melaporkan harta kekayaannya ke KPK serta menyampaikan secara transparan biayanya kampanyenya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika