REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks demokrasi Provinsi DKI Jakarta masih rendah. Masyarakat masih menilai Jakarta tidak aman.
"Kalau tiap malam ada sweeping gimana kita merasa aman? Kerukunan umat beragama masih rendah," kata Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi_UI), Bagus Takwin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5).
Bagus mengatakan, indeks demokrasi yang dibuat LPPsi_UI dibagi dalam sejumlah kategori berdasarkan skor masing-masing daerah. Kategori tidak demokratis berada di skor 0-17, sangat kurang demokratis 18-35, kurang demokratis 36-53, agak demokratis 54-71, demokratis 72-89, dan sangat demokratis 90-100.
Dari kategori tersebut, skor indeks demokrasi DKI Jakarta berada di angka 41. Artinya DKI Jakarta masuk dalam kategori kurang demokratis. Bagus menyatakan indeks demokrasi DKI Jakarta berada di bawah Papua Barat yang mendapat skor 42, Riau dengan skor 47, dan Bali pada skor 49.
Indeks demokrasi tertinggi justru di dominasi wilayah-wilayah Indonesia Timur. Pada urutan pertama ada Sulawesi Selatan dengan skor indeks demokrsi 79, kemudian Kalimantan Timur dengan skor 78, Kalimantan Barat skor 76, Maluku skor 75.
Secara keseluruhan, kata Bagus, indeks demokrasi Indonesia masih terbilang rendah. Skor demokrasi Indonesia berada di angka 61 yang artinya agak demokratis. Mayoritas masyarakat menganggap demokrasi sudah ada tetapi dengan kualitas yang dinilai buruk atau sangat buruk.
"Komponen sistem demokrsi belum berfungsi optimal di Indonesia," ujar Bagus.
Pengukuran indeks demokrasi LPPsi UI dilakukan menggunakan metode survei dengan kuesioner melibatkan 2.367 responden dari 30 propinsi di Indonesia. Responden diperoleh menggunakan teknik multistage random sampling (sampling error 1,98%, tingkat kepercayaan 95%).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
