REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana akuisisi saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk dipastikan batal setelah Serikat Pekerja BTN menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Pertemuan SP BTN dengan Hatta Rajasa pada Senin (5/5) sore menandai bahwa kemelut rencana akuisisi berakhir. Surat pembatalan juga akan diumumkan di media cetak pada Selasa (6/5)," kata Ketua SP BTN Satya Wijayantara, di Jakarta, Senin malam.
Menurut Satriya, akuisisi BTN dibatalkan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif yg lebih besar utk kepentingan negara terhadap rakyatnya," tegasnya.
Ia menjelaskan, pembatalan akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 21 Mei 2014, dengan tidak menjadikan akuisisi tersebut pada agenda RUPSLB.
Sebelumnya, Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Gatot Trihargo telah memanggil Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BTN.
"Saya memanggil Pak Budi Gunadi dan Pak Maryono. Hasilnya, karena sensitif, saya tidak bisa ungkapkan sekarang. Tunggu saja pengumuman di koran besok (Selasa, 6/5)," kata Gatot.
Menurut catatan, akuisisi BTN pernah diwacanakan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan menyebut tiga alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama sudah tidak sanggup memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan.
Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi tersebut tidak dilanjutkan, karena dinilai tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang Pemilihan Presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Wacana tersebut juga mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan, termasuk karyawan Bank BTN, yang dilakukan melalui serangkaian aksi unjuk rasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
