REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres PDI Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pengangkatan Khofifah Indar Parawansah sebagai jubir pemenangan presiden tidak diputuskan sepihak olehnya. Namun, menjadi kesepakatan bersama antara PDIP dan Partai Nasdem. 

"Itu sudah diputuskan waktu rapat antara Nasdem dan PDIP," kata Jokowi kepada Republika di Jakarta, Senin (5/5).

Jokowi membantah pengangkatan Khofifah tanpa sepengetahuan Ketua Bapilu Pilpres PDIP, Puan Maharani. Dia beralasan Puan tidak hadir dalam pertemuannya denga Khofifah karena sedang berada di luar negeri. "Mbak Puan kan sedang di Jepang," ujarnya.

Selain Khofifah Jokowi juga akan meminta tokoh lain dari eksternal PDIP untuk menjadi juru bicara. Siapa orangnya? Jokowi belum mau mengungkapkan. "Selain Bu Khofifah masih ada lagi dari eksternal tapi itu nanti disampaikan," katanya. 

Jokowi meminta langsung Khofifah sebagai juru bicara pemenangan pilpres saat berkunjung ke kediamannya di Surabaya, Sabtu (3/5). Ada sejumlah pertimbangan yang membuat Jokowi tertarik menggaet mantan menteri pembedaryaan perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid itu. "Beliau punya rekam jejak yang bagus," kata Jokowi.

Jokowi menilai Khofifah sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di NU dan Jawa Timur. Dia percaya Khofifah bisa membuat warga nahdliyin dan Jawa Timur bersimpatik kepadanya. "Omongannya pasti didengar," ujar Jokowi.

Sementara itu Khofifah menyatakan siap menjadi juru bicara Jokowi. "Insya Allah saya siap," ujar Khofifah.

Khofifah tidak terlalu risau bahwa keputusannya menjadi juru bicara Jokowi akan membawa NU pada politik praktis. Menurut Khofifah menjadi juru bicara Jokowi bukan jabatan politik. "Jadi sifatnya hanya insidentil saat pilpres saja," kata Khofifah.

Khofifah menyatakan akan menjelaskan posisinya sebagai jubir kepada muslimat NU. Ia memastikan tidak aturan organisasi di tubuh NU yang dilanggar lantaran menjadi juru bicara Jokowi.

"Tidak ada peraturan organisasi yang dilanggar. kalau di AD/ART-nya NU kan ada larangan rangkap jabatan. Tapi inikan bukan jabatan politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika