REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hafidz Muftisany
JAKARTA -- Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bersama organisasi pelajar lainnya dan organisasi mahasiswa tingkat nasional yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia untuk Kemerdekaan Berjilbab menggelar aksi damai di depan Istana Presiden RI, Jakarta (21/4).
Dalam aksi tersebut Aliansi yang terdiri atas IPM, IPPNU, PII, FSLJDK, KAMMI, HMI, dan MPO ini menuntut pemerintah memberikan jaminan penuh kepada Muslimah untuk berhijab.
Jaminan ini harus diterapkan di dunia pendidikan, pemerintahan, dan swasta. Aliansi juga menuntut diterbitkannya perpres tentang kemerdekaan berjilbab.
“Presiden harus bertindak tegas dalam memberikan kemerdekaan berjilbab di instansi pemerintahan, baik kepolisian dan juga pelajar yang ada di Bali beberapa waktu lalu,” ujar Iqbal, Ketua PP IPM, seperti dilansir dari situs resmi Muhammadiyah.
Dalam aksi ini ada dua tuntutan yang diminta Aliansi Pelajar Mahasiswa untuk Kemerdekaan Berjilbab, yaitu meminta Presiden SBY untuk menerbitkan perpres tentang kemerdekaan berjilbab dan mendesak Mendikbud menerbitkan permen tentang pedoman pakaian seragam sekolah.
Iqbal menilai aksi itersebut digelar atas dorongan dan keresahan yang dirasakan pelajar dan mahasiswa Muslim selama ini. “Aksi ini muncul atas dorongan dan keresahan kita, IPM sangat kecewa dengan pemerintah,'' jelasnya.
Ironisnya, sambung Iqbal, negara mayoritas Muslim masih saja ada pelarangan untuk menggunakan jilbab. “Padahal, bagi umat Islam berjilbab termasuk kewajiban,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
