REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ditelah diterapkan di Ibu Kota masih memiliki sejumlah kekurangan meskipun program tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak akhir 2012.
Menurut Jokowi, kekurangan yang masih ditemui di KJP yakni distribusi yang tidak tepat sasaran dan adanya pemotongan dana KJP.
"Meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi perlu diperbaiki. Hal seperti ini yang jadi bahan koreksi kita," ujar calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Jumat (2/5).
Jokowi menilai, secara umum program KJP, yang berbentuk kartu ATM Bank DKI tersebut, sudah berjalan dengan baik. Sebab, siswa tak hanya bisa mengakses pendidikan secara gratis. Tapi, semua kebutuhan perlengkapan sekolah pun dipenuhi oleh pemerintah.
Total penerima KJP pada 2014 ada 619 ribu siswa. Setiap bulannya, siswa akan menerima saldo yang besarnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka. Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan sekolah, seperti membeli baju seragam, sepatu, tas, alat tulis, dan uang transport sehari-hari untuk menuju sekolah.