REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Dai Indonesia (IKADI) menyarankan Indonesia harus memiliki mufti besar negara seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Pasalnya, di antara berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat dan cara pandang terkait masalah-masalah krusial umat Islam, seperti penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha.
Ketua Umum PP IKADI, KH. Ahmad Satori Ismail, berharap agar Indonesia memiliki mufti yang dapat menyatukan berbagai perbedaan pendapat dan cara pandang di antara ormas-ormas Islam besar di Indonesia, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul U'lama (NU).
"Sebentar lagi, umat Islam akan menghadapi bulan Ramadhan. Terkait penentuan awal Ramadhan, ada dua metode utama yang digunakan ormas-ormas Islam di Indonesia, yakni Hisab dan Rukyat. PP IKADI berharap agar kedua metode ini dapat dipertemukan solusinya, sehingga syiar dan dakwah Islam akan lebih baik di masa depan," tutur Ahmad Satori saat dihubungi Republika, Kamis petang (30/4).
Mudah-mudahan, ujar Ahmad Satori, ummat Islam dapat menyelenggarakan puasa Ramadhan secara bersamaan. Meskipun Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah berfatwa awal Ramadhan jatuh pada 27 Juni 2014, namun IKADI tetap berharap agar pengumuman awal Ramadhan mendatang diumumkan secara bersama-sama oleh seluruh Ormas Islam yang ada di Indonesia.
Dalam ibadah sholat, pungkas Ahmad Satori, hisab memang dapat digunakan untuk menentukan waktu sholat. Namun untuk mengetahui awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, sangat banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memerintahkan untuk merukyat hilal (awal bulan baru).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
