REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN-- Status Gunung Merapi telah naik dari normal menjadi waspada. Namun, jalur evakuasi untuk warga yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi belum tersentuh perbaikan. Kerusakan jalur tersebut dinilai akan menghambat evakuasi warga.
Jalur evakuasi yang rusak di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan sepanjang lima kilometer yang melewati Dusun Manggung hingga Dusun Koteng. Kondisi jalan berlubang-lubang. Truk-truk untuk mengangkut material pasir dan batu masih melewati jalur tersebut pada Rabu (30/4).
Di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, jalur evakuasi dari Pasar Butuh hingga Srunen berada dalam kondisi rusak. Kerusakan jalan terdapat di jalur sepanjang lima kilometer. Jalur evakuasi tersebut juga masih dilewati sejumlah truk yang membawa pasir dan batu.
Perbaikan jalur evakuasi diakui Kepala Desa Kepuharjo, Heru Suprapto belum dilakukan pemerintah dari sekitar 2008. Padahal, jalur evakuasi tersebut setiap hari masih dilewati truk tambang. "Kalau dibiarkan, jalur evakuasi yang rusak akan menganggu evakuasi warga," ujarnya kepada Republika, Rabu (30/4).
Kondisi barak pengungsian di Kepuharjo juga belum mendapat perhatian pemerintah. Fasilitas Mandi Cuci dan Kakus (MCK) tidak dilengkapi pintu. Dengan meningkatnya status Gunung Merapi, warga berinisiatif untuk memperbaiki fasilitas MCK dengan gotong royong yang dijadwalkan pada Kamis (1/5).
Status Gunung Merapi yang naik menjadi waspada, kata Heru sudah disampaikan ke warga. Namun, warga diminta untuk tidak panik dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu ada perintah evakuasi. Sekitar 1.200 warga masih tinggal di KRB III di Kepuharjo.
Kondisi jalur evakuasi di Glagaharjo juga tidak menunjang evakuasi. Padahal, Kepala Desa Glagaharjo, Suroto mengakui jalur evakuasi hanya terdapat satu jalur yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten. "Selain jalur perbatasan itu tidak ada lagi untuk jalur evakuasi dan kerusakannya jelas cukup menghambat evakuasi," ungkapnya.
Selain rusak, truk tambang masih nekat masuk jalur evakuasi. Suroto mengakui jalur tambang yang sudah ada tidak digunakan maksimal. "Dengan status waspada seperti ini, truk-truk itu jelas akan ganggu kalau ada evakuasi. Harus ada pengawasan ekstra," ungkapnya.
Selama Merapi berstatus normal, Suroto mengaku pihaknya memaklumi truk lokal milik warga setempat yang masih nekat masuk jalur evakuasi. Namun, peningkatan status Merapi menjadi waspada membuat pemerintah desa setempat mewacanakan penutupan pertambangan pasir.
"Kami akan koordinasi dengan balai besar (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak) kalau perlu tambang ditutup. Jangan sampai tambang ini menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Warga di Glagaharjo sendiri sudah diminta untuk menyiapkan diri jika sewaktu-waktu ada perintah evakuasi. Sebanyak 1.000 jiwa di Kalitengah Kidul, Kalitengah Lor, dan Srunen berada di KRB III Merapi. Barak dan aula balai desa akan menampung warga jika mereka harus mengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika