REPUBLIKA.CO.ID, PEMALANG-- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meningkatkan status Gunung Slamet di Jawa Tengah dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III). Hal tersebut lantaran adanya peningkatan aktivitas Gunung Slamet terhitung pada Rabu (30/4) pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya pada Selasa (29/4) dari pukul 00.00–06.00 WIB telah terjadi 30 kali gempa letusan, 67 kali gempa hembusan asap. Terlihat pula asap putih tebal kecoklatan setinggi 150-700 meter membumbung di atas gunung.
Sampai saat ini masih terdengar 26 kali suara dentuman dan terlihat luncuran lava pijar mencapai 1.500 meter dari kawah. Secara umum intensitas dan frekuensi letusan Gunung Slamet semakin meningkat. Dari pos keamanan di stasiun Cilik dan Buncis yang menunjukan terjadi penggelembungan pada tubuh Gunung Slamet.
“Rekomendasi daerah yang harus dikosongkan dinaikkan menjadi radius 4 kilometer dari puncak kawah. Untuk saat ini, dilarang melakukan pendakian, berkemah atau melakukan wisata hingga berada di dalam radius 4 kilometer,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.
Sutopo mengatakan, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jangan terpancing isu-isu yang tidak jelas. Sampai saat ini belum perlu ada pengungsian karena permukiman yang ada masih berada pada zona aman. Permukiman penduduk terdekat di desa Jurang, Manggu, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang terletak sekitar 10-12 kilometer dari puncak Gunung Slamet.
Sementara itu Kepala BNPB, Syamsul Maarif telah memerintahkan jajaran BNPB segera melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah dan lima BPBD kabupaten yang berada di sekitar Gunung Slamet yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga.
Rencana kontinjensi agar segera disempurnakan, disosialisasikan dan dilatihkan kepada masyarakat. Semua potensi sumber daya di daerah agar didata dan dihitung semua kebutuhannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika