REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (29/4), menyepakati pembentukan sekretariat bersama untuk memantapkan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan.
Sekretariat bersama dipimpin pejabat eselon satu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan.
"Dimulai tahun ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nantinya, sekitar 75 ribu penyuluh akan kita tingkatkan kapasitasnya untuk memberikan penyuluhan di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan. Nanti ada rakor tersendiri untuk itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers seusai rapat.
Saat memberikan keterangan, Hatta didampingi antara lain Mentan Suswono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Ditemui terpisah, Suswono menjelaskan, pembentukan sekretariat bersama untuk memantapkan tim koordinasi penyuluhan di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Badan Koordinasi Penyuluhan yang dibentuk sebagai amanat UU 16/2006. Badan Koordinasi Penyuluhan di level pusat diketuai oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan wakil-wakil dari menteri terkait yakni Mentan Suswono, Menteri KKP Sharif C Sutardjo dan Menhut Zulkifli Hasan.
Selain di level pusat, Badan Koordinasi Penyuluhan juga berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Suswono menjelaskan alasan ihwal pentingnya penguatan kapasitas penyuluh di tiga sektor tersebut.
"Ini kan sudah banyak perubahan-perubahan di lapangan yang butuh inovasi dan teknologi baru. Tentu penyuluh perlu diberi bekal. Beri pelatihan intensif lagi," kata Suswono.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, saat ini, penyuluh di lapangan berada kendala pemerintah daerah. Namun demikian, Suswono secara pribadi menyarankan agar penyuluh berada di bawah komando pemerintah pusat.
"Seperti di masa lalu yang cukup efektif. Nantinya bisa diintegrasikan antara penyuluh dan litbang di mana hasil penelitian bisa didiseminasi," katanya.
Sebagai gambaran, saat ini terdapat tak kurang dari 75 ribu penyuluh di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan. Khusus untuk pertanian, terdapat sekitar 21.500 tenaga harian lepas (THL) dan 23 ribu penyuluh pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan sisanya berada di sektor kelautan dan kehutanan.
Terkait anggaran, Hatta maupun Suswono menyebut peningkatan kapasitas penyuluh akan mengambil alokasi anggaran dari masing-masing kementerian terkait.
Suswono menyebut untuk kementerian yang dipimpinnya, alokasi anggaran mencapai Rp 1,1 triliun untuk Badan Penyuluhan Pertanian maupun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. "Itu sudah termasuk gaji pegawai dan sebagainya," kata Suswono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika