REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama tidak khawatir masa kepemimpinannya di DKI Jakarta dinilai gagal bersama Joko Widodo. Mengingat angka kemiskinan pada tahun 2013 mengalami peningkatan.

Ia mengatakan, tidak menginginkan dalam mengukur kemiskinan masyarakat Jakarta dengan menggunakan standar kalori yaitu sebesar Rp 344 ribu. Ia lebih memilih standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2 juta. Sebab, standar KHL juga digunakan untuk tujuan dalam mengukur Upah Minumum Provinsi (UMP).

“kalau kita gunakan data BPS kemiskinan turun, karena menggunakan standar kalori, saya tidak mau itu, saya mau menggunakan standar KHL,”ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (29/4) di Wisma Nusantara.

Ahok menambahkan, jika mengacu data dari Badan Pusat Statisti (BPS) maka, kemiskinan hanya sekitar 300 ribuan. Sementara, masyarakat penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) lebih dari angka kemiskinan dari BPS.

Oleh karena itu, kata Ahok,  Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan BPS supaya menggunakan standar KHL dalam melakukan survei angka kemiskinan. Dengan itu, kata Ahok, akan bisa dilihat dengan mudah kelurahan mana yang memiliki angka KHL rendah. Dengan demikian, lanjut Ahok, penanganan kemiskinan di DKI Jakarta bisa lebih mudah untuk ditangani.

“kalau menurut saya orang berpenghasilan dibawah 2 juta itu miskin lho, jadi kalau b

Ikuti Whatsapp Channel Republika