Sabtu 26 Apr 2014 12:08 WIB

Bencana Manado Lumpuhkan Ekonomi Sulut

Seorang warga membersihkan lumpur rumahnya setelah terendam banjir di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (16/1). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sulut menyatakan banjir telah menelan 15 korban, 6 di Manado , Tomohon 5 dan Minahasa 4 korban jiwa.
Foto: ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar
Seorang warga membersihkan lumpur rumahnya setelah terendam banjir di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (16/1). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sulut menyatakan banjir telah menelan 15 korban, 6 di Manado , Tomohon 5 dan Minahasa 4 korban jiwa.

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemkominfo) Freddy H Tulung mengatakan, banjir bandang Manado 15 Januari lalu melumpuhkan ekonomi Sulawesi Utara.

"Hal ini juga memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan," kata Dirjen Freddy Tulung di Manado saat memberikan sambutan dalam diskusi publik geliat ekonomi pascabencana banjir bandang di Manado, Sabtu (26/4).

Dia mengatakan, banjir bandang tengah Januari lalu adalah yang terbesar selang 14 tahun terakhir, bahkan tinggi banjir di beberapa tempat berada di atas rata-rata.

Kondisi ini juga diperparah dengan sapuan air yang berasal dari luapan lima sungai besar sehingga pemerintah harus mengungsikan sekitar 40 ribu warga kota.

Dia mengatakan, dampak lainnya yang ikut terpuruk adalah sektor pendapatan, dimana korban bencana kehilangan pencaharian, panen gagal atau bahkan barang dagangan dan usaha ikut terbawa banjir saat itu, begitu pun dengan distribusi barang dan jasa yang ikut terganggu.

"Total kerugian yang dihitung mencapai Rp 1,8 triliun. Nilai kerugian ini mencakup kerusakan rumah penduduk, jalan, jembatan, drainase, tanggul, serta talud sungai," katanya.

Selain itu, kata dia, banjir bandang juga merusak berbagai sarana publik seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah serta pasar tradisional.

Bahkan sektor kelautan perikanan juga terkena anomali cuaca yang berpengaruh pada distribusi barang dan jasa sehingga mengakibatkan pasokan ikan ke pasar berkurang, harga meningkat tajam, meski pendapatan nelayan menurun.

"Bancana ini mengganggu aktivitas perkonomian yang mencakup proses produksi, distribusi, rehabilitasi ekonomi kerakyatan, masa panen hingga aspek psikologi dalam bentuk trauma masyarakat," katanya.

Karena itu kata Dirjen , maka pemerintah selain mengantisipasi bencana, melakukan penanganan bencana juga menjadikan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana sebagai prioritas.

"Pemerintah pusat dan daerah melalui satuan kerja terkait telah memberikan respon cepat mengatasi potensi dan risiko pascabencana dengan berbagai kegiatan seperti merehabilitasi dan merekonstruksi saran dan prasarana air bersih serta menata kondisi sosial masyarakat," katanya.

Namun menurut Dirjen, kedua hal tersebut belum cukup bila tidak disertai semangat kasih dan damai, karena dengan semangat mampu mengatasi segala kesulitan yang terjadi di Kota Manado.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement