REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) masih membuka pintu koalisi dengan partai selain Nasdem. Syaratnya, partai yang hendak berkoalisi mesti memiliki kesamaan pandangan membenahi persoalan bangsa lewat pemerintahan. 

"Meski pun dua partai sudah cukup (mengusung capres-cawapres), tapi kami membuka diri apabila ada partai yang memiliki kesamaan platform untuk bergabung," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

Maruarar menyebut ada lima persoalan yang harus menjadi agenda pemerintah mendatang. Pertama, menyangkut masalah ekonomi. 

Maruarar menyatakan PDIP ingin pemerintah mendatang mampu menyelesaikan persoalan kesenjangan dan pemerataan ekonomi di masayarakat.

Kedua persoalan hukum. Ia menyatakan, partai di pemerintah mendatang harus berkomitmen menguatkan peran KPK. Karena PDIP merasa tidak bisa berkoalisi dengan partai yang tidak berkomitmen memberantas korupsi.

Ketiga, menyangkut persoalan pluralisme. Maruarar menyatakan selama pemerintahan SBY begitu banyak konflik sosial yang berkaitan dengan pluralisme. PDIP berharap masalah itu bisa selesai dengan melibatkan partai yang memiliki visi nasionalisme sejati. 

Keempat, kata Maruarar, PDIP ingin pemerintahan yang bisa membangun kedaulatan pangan dan energi. Terakhir, PDIP ingin ada komitmen di antara partai-partai politik dalam menjaga demokrasi. PDIP tidak mau demokrasi yang sudah berjalan berubah menjadi otoritarianisme seperti masa Orde Baru.

Menurutnya, lima persoalan di atas harus disepakati bersama oleh partai yang ingin berkoalisi dengan PDIP. Karena akan sulit untuk menjalankan pemerintahan yang efektif tanpa ada kesamaan pandangan di antara partai koalisi. 

"Masalah ini harus dilihat dahulu sebagai masalah pokok. Bayangkan kinerja pemerintahan kalau melihat persoalan ini tidak sama," kata Maruarar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika