REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden yang akan datang harus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program pro rakyat perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan potensi. Mereka harus memiliki penghasilan lebih baik agar meningkatkan taraf hidup.

Anggota kelompok nelayan Pandeglang, Jufri Ahmadi, mengatakan program yang akan menarik perhatian adalah program pembangunan Indonesia dari desa dengan penekanan pada pembangunan berbagai sektor termasuk sektor kelautan. Kesenjangan tidak terlalu mencolok, terjadi pemerataan pertumbuhan. "Ini menarik," jelasnya.

Ia mengungkap permasalahan yang dihadapi adalah ketimpangan mencolok antara hasil produksi perikanan dengan tingkat kesejahteraan.

Pengurus Perhimpunan Nelayan Sejahtera Indonesia, Muhammad Furqan, menyatakan, meski hasil tangkap ikan terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi nasib nelayan masih saja melarat. “Kita dikenal sebagai produsen perikanan terbesar ketiga di dunia. Tapi dari dulu sampai sekarang nasib nelayan gitu-gitu aja. Tetap miskin,” ujarnya.

Salah satu penyebabnya, lanjut Furqan, masih bertahannya paradigma keliru yang menganggap profesi nelayan bukan bagian dari program ketahanan pangan. Akibatnya, sampai sekarang belum ada regulasi yang tegas dan memihak kehidupan nelayan. Yang terjadi malah liberalisasi perikanan. Nelayan disuruh bersaing dengan pemilik modal atau pihak asing, yang punya alat modern dan menguasai pasar.

"Ini di mana logikanya,” kata Furqan menyayangkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika