REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi menolak seluruh keputusan Ketua Umum PPP Suryadarma Ali yang memecat Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin.
"Ini merupakan partai bukan perusahaan yang seenaknya atasan memecat bawahannya, seperti yang dilakukan Suryadharma Ali (SDA) seenak saja memecat Rachmat Yasin (RY) tanpa melakukan mekanisme partai,'' jelas Ketua DPC PPP Kota Sukabumi, Yanti Indri kepada wartawan, Jumat.
Maka dari itu, sambung Yanti, pihaknya menolak dengan tegas seluruh keputusan yang diambil SDA. Menurut Yanti, keputusan SDA adalah keputusan pribadi dan bukan keputusan partai.
Menurut Yanti, tidak dibenarkan seorang pemimpin partai melakukan pemecatan secara sepihak, walaupaun SDA mempunyai otoritas sebagai ketua umum, tapi partai berlambang ka'bah ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus ditempuh setiap kader PPP.
Secara tegas, kata dia, PPP khususnya di Kota Sukabumi menolak pemecatan yang dilakukan SDA kepada RY, bahkan informasi pemecatan Bupati Bogor tersebut, diketahui hanya dari televisi tanpa ada informasi dari pusat.
Ia menilai pemecatan tersebut ilegal. Sebab pergantian jabatan setiap pucuk pimpinan harus ada musyawarah dahulu dan tidak dilakukan secara pribadi.
"Memang SDA mempunyai kuasa penuh untuk mengelola partai ini, tapi apa yang dilakukannya sudah otoriter tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan-pimpinan cabang. Sekali lagi kami menolak seluruh keputusan SDA," tambahnya.
Bahkan dengan adanya pemecatan tersebut kader PPP di Kabupaten Sukabumi menyatakan akan pasang badan membela RY yang dipecat sepihak oleh SDA.
Bendahara DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Ade Rahmat menilai wajar seorang kader menanyakan pimpinannya soal kedatangan SDA ke kampanye Partai Gerindra. Seharusnya, masalah koalisi dilakukan melalui musyawarah kerja nasional dan tidak hanya keputusan pribadi.
"Pemecatan yang dilakukan SDA tidak mendasar, karena PPP merupakan partai yang besar dan mempunyai mekanisme dalam melakukan pemecatan terhadap kadernya,'' kata Ade menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika