REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah pusat melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Bali mengucurkan dana Rp14,49 miliar untuk menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Pulau Dewata tahun 2014.

"Dana tersebut terdiri atas Rp8,35 miliar untuk sembilan kabupaten/kota dan dana alokasi khusus (DAK) Rp6,14 miliar untuk tujuh kabupaten, kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar," kata Kepala Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Drs Nyoman Sumiartha di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan, kedua jenis sumber pendanaan tersebut masih ditambah lagi dengan biaya pergerakan anggaran yang disesuaikan dengan pencapaian akseptor KB di lapangan yang menggunakan kontrasepsi IUD, operasi (MOP, MOV), biaya pencabutan implant, biaya komplikasi dan biaya kegagalan akseptor KB.

"Masing-masing kabupaten/kota di Bali juga mengalokasikan dana yang besarnya bervariasi untuk menyukseskan pelaksanaan program KB," ujar Nyoman Sumiartha.

Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mempunyai kontrak kinerja program (KKP) sebanyak 69.829 peserta KB baru tahun 2014. Sasaran itu telah dibagi habis oleh sembilan kabupaten dan kota di daerah ini.

KKP itu 40.357 orang di antaranya peserta KB baru menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan sisanya berbagai jenis alat kontrasepsi lainnya.

Kontrasepsi di luar MKJP itu antara lain sasaran peserta KB baru pria sebanyak 3.952 orang yang terdiri atas peserta KB baru lewat operasi (MOP) 405 orang dan menggunakan alat kontrasepsi kondom 3.547 orang, ujar Nyoman Sumiartha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika