REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Ketua tim penyelesaian masalah TKI di luar negeri, Maftuh Basyuni berang karena pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.
Ia menilai pernyataan Menakertrans kontradiktif dengan upaya penyelamatkan Satinah dan TKI lain yang terkena kasus hukum. Hal ini disampaikan Maftuh setelah menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Menko Polhukam dan Direktur Perlidungan dan Bantuan Hukum TKI, Kemenlu, Tatang Razak.
“Menakertrans tidak pernah memberikan kontribusi dan tidak pernah memberikan petunjuk apa yang harus kami lakukan,” katanya, Selasa (15/4).
Ia mengaku tersinggung dengan pernyataan Menakertrans yang dianggapnya telah meremehkan kinerja tim yang dikirim Presiden SBY untuk menyelamatkan Satinah dan TKI lainnya. Kala itu, ia masih ingat Menakertrans mengatakan gagalnya pemerintah Indonesia mengurangi jumlah diyat yang dibayarkan ke keluarga korban karena tim yang dikirim tidak becus dan tidak bisa berbahasa arab.
“Statement Menakertrans kita, yang katakana karena tidak becusnya tim yang dikirim oleh pemerintah ini karena tidak bisa berbahasa Arab sehingga perlu peterjemah. Itu-lah yang menyebabkan gagalnya kita mengurangi jumlah diyat yang dibayarkan. Sebenarnya bukan itu. Kalau toh saya tidak bisa berbahasa Arab, yang mendampingi saya Dubes Arab yang memimpinya saja memakai bahasa Arab,” katanya dengan nada tinggi.
Ia menegaskan rasa tersinggungnya itu sengaja diungkapkan. Karena, tim bekerja sekuat tenaga. Seharusnya mereka bisa menyelesaikan dalam waktu lima hari, tetapi karena dinamika di tanah air yang tercium oleh keluarga korban mereka terpaksa harus berada di Arab selama 12 hari.
“Tim bekerja tentu dengan bekal-bekal yang kami terima. Pemberitaan semacam itu oleh Menakertrans, sebagai manusia biasa, saya sangat terhina karena telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya katakana, Menakertrans tidak ada kontribusinya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika