REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan daya saing daerah dengan penyederhanaan birokrasi guna memperbaiki iklim investasi diyakini dapat menjadi modal peningkatan ekonomi secara nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi dalam kerangannya di Jakarta, Senin, mengatakan daerah harus mampu mengembangkan perekonomiannya agar berkontribusi positif bagi perekonomian nasional, dan juga dapat membuka kesempatan kerja yang tinggi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daya saing (competitiveness) daerah, menurut dia, merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara umum tingkat daya saing suatu daerah, searah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengatakan pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi khususnya pada infrastruktur. Karena berdasarkan data dan fakta yang ada, infrastruktur masih menjadi kendala.

Indikator daya saing yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang dimodifikasi, antara lain kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Menurut dia, iklim usaha yang kondusif pun harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Pasalnya, tidak sedikit kebijakan daerah yang ada justru masih menyulitkan para pelaku usaha.

Reformasi kebijakan menjadi salah satu harapan karena berkaitan dengan kemudahan dalam mendirikan usaha, penyederhanaan birokrasi, hingga regulasi pajak daerah.

Dalam laporan Bank Dunia Doing Business tahun 2012 memperlihatkan posisi Indonesia berada pada peringkat ke 130, dan tahun 2013 posisi ke 128. Sementara itu, dalam laporan yang dikeluarkan Bank Dunia bertajuk Doing Business 2014 Indonesia menempati peringkat ke 120.

Ikuti Whatsapp Channel Republika