REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Potensi-potensi wilayah pengembangan sawit di Indonesia harus terus dipertahankan. Kualitas produknya pun harus tetap dijaga agar tetap diminati negara-negara tujuan ekspor.
Pendapat tersebut dikemukakan dosen Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Laode Asrul, salah satu pembicara seminar sehari bertema CSR Industri Sawit dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan LKBN ANTARA Biro Sulsel di Makassar, Senin (14/4).
Untuk itu, masalah-masalah seputar industri sawit dalam negeri juga harus segera diatasi. Menurutnya, ada enam masalah utama yaitu kepastian hukum, tata ruang, tumpang tindih regulasi lahan, bea keluar yang tinggi dan pembatasan kepemilikan hutan.
Di samping itu, persaingan dengan pihak asing di industri minyak nabati juga menghambat industri sawit. Sawit yang banyak dihasilkan Indonesia sangat diperhitungkan bagi minyak nabati seperti "soy bean" yang dihasilkan negara-negara Eropa.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Dr. Ir. Tungkot Sipayung mengatakan, dukungan terhadap industri sawit itu sangat beralasan karena sawit merupakan lokomotif pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Menurutnya, peran positif dan manfaat sawit sangat luar biasa karena daya sebar (backward lingkages) sawit bernilai lebih besar dari satu. Dampak perkembangan industri sawit ini pada gilirannya menarik perkembangan sektor-sektor lainnya .
Apalagi, lanjut Tungkot yang juga menjabat Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Industries Agribusiness Strategic and Institute) peluang untuk mengatasi kemiskinan melalui industri sawit ini semakin terbuka karena karakteristik masyarakat pedesaan yang memang masih banyak hidup dari sektor pertanian.
Dari data BPS, 50 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan dan 63 persen penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika