REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN-- Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa meminta, agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) akomodatif terhadap pemintaan tidak impor gula. "Permintaan tidak impor gula konsumsi tersebut hingga Desember 2014," ungkap legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu.
Permintaan atau dukungan wakil rakyat dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan itu menanggapi laporan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) belum lama ini.
"Kalau ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tidak impor gula dan aspirasi tersebut didukung argumentasi yang kuat, maka Pemerintah wajib mendukung," tandasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan APTRI, perhitungan Juni mendatang akan terjadi panen raya tebu, dan hasilnya bisa mencukupi kebutuhan nasional hingga Desember 2014. "Berdasarkan laporan atau perkiraan itu, APTRI meminta pemerintah agar tidak perlu impor gula konsumsi dari negara lain," ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) tersebut.
Sementara AGI melaporkan, hasil kompilasi taksasi Maret 2014 pada semua pabrik gula menunjukkan, bahwa akan menghasilkan gula kurang lebih sekitar 2.927.486 ton. "Jika produksi gula sebanyak 2.927.486 ton itu dapat direalisasikan, maka Indonesia pada 2014 telah mampu mencukupi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, dengan asumsi kebutuhan nasional sejumlah 2,6 juta ton," kutipnya.
"Kendati terjadi koreksi sekitar 5-10 persen, produksi gula masih akan setara 2,6 juta - 2,78 juta ton," lanjut politisi PKS yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut mengutip laporan APTRI dan AGI.
Menurut dia, mereka yang meminta agar pemerintah tidak melakukan impor adalah masyarakat yang cinta produksi dalam negeri. "Untuk itu pula, Pemerintah wajib mendukung. Bukankah pemerintah juga yang menyerukan masyarakat agar cinta produk dalam negeri?, kata wakil rakyat dari PKS tersebut yang kembali mencalon anggota DPR-RI lewat dapil Kalsel.
Kalaupun ada kekurangan dalam produk dalam negeri, sarannya, kewajiban pemerintah untuk membantu mencarikan solusi. "Pemerintah itu ada, untuk membantu, melayani dan melindungi rakyatnya," tandasnya.
"Karena itu, kalau ada kekurangan pada rakyat maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi kekurangan tersebut," demikian Habib Nabiel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika