REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sejumlah pasien menampakkan raut wajah penuh kekecewaan saat memasuki barisan poli di RSUD Indramayu, Selasa (8/4). Pasalnya, poli yang berjumlah 12 unit itu tutup.
"Padahal saya sudah jauh-jauh datang ke sini mau memeriksakan anak saya, tapi (polinya) malah tutup,’’ keluh seorang warga Desa Pamayahan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Narmi (39).
Hal senada diungkapkan seorang pasien asal Desa/Kecamatan Arahan, Kasti (30). Dia mengaku sudah mengeluarkan ongkos cukup besar untuk membayar ojek motor yang mengantarkannya ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, ternyata poli giginya tutup.
"Ini kan hari kerja. Dokternya kok tidak praktik," keluh Kasti.
Kasti mengaku sangat dirugikan dengan aksi mogok para dokter tersebut. Selain sudah mengeluarkan ongkos cukup besar, dia juga mengaku tidak bisa menahan rasa sakit akibat giginya yang berlubang.
Kasti mengatakan, semula berharap agar giginya yang sakit bisa segera ditangani oleh dokter gigi. Pasalnya, dia tidak bisa tidur semalaman akibat rasa sakit pada giginya.
"Kalau berobat ke dokter gigi (praktek swasta), biayanya pasti mahal," kata Kasti.
Seperti diketahui, para dokter yang bertugas di poli di RSUD Indramayu sepakat untuk tidak memberikan pelayanan kepada pasien sejak Senin (7/4) lalu. Mereka memprotes kebijakan manajemen rumah sakit terkait pembayaran upah jasa medik, yang masih mengacu pada peraturan bupati. Padahal, seharusnya menggunakan acuan BPJS.
Aksi para dokter itu akhirnya membawa merugikan para pasien. Mereka tidak bisa segera mendapat pelayanan. Apalagi, pada Rabu (9/9), pelayanan di poli juga tutup menyusul kebijakan pemerintah terkait hari pencoblosan pemilu legislatif.
"Hari ini dokternya sedang rapat. Kemarin (Senin) juga rapat. Besok (Rabu) juga libur pemilu," tutur seorang staf rumah sakit yang tidak mau disebut namanya.
Dirut RSUD Indramayu, Zaenal Arifin, meminta maaf kepada masyarakat dengan adanya masalah tersebut. Dia menegaskan, pihaknya berupaya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu.
"Mohon maaf atas masalah ini," tandas Zaenal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika