REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf menjadi pembicara di ajang High-Level Interactive Debate on the ICPD Beyond 2014 and Human Progress and Sustainability di Markas PBB, New York, Jumat (4/4). Pertemuan itu merupakan cikal bakal konferensi populasi dan pembangunan yang berlangsung pada 7-11 April 2014 dalam rangka pembahasan agenda pembangunan dunia setelah MDGs.
Dalam rilis yang diterima ROL, Nova menjelaskan mengenai pidato yang ia sampaikan kepada para pemimpin negara yang hadir. Pidato ini menekankan mengenai kaum muda sebagai inti pembangunan di Tanah Air.
Menurut Nova, pembahasan mengenai tujuan pembangunan masa depan tidak akan lengkap tanpa melibatkan kaum muda sebagai mitra dan pemangku kepentingan yang setara. Karenanya, kaum muda harus terlibat dalam proses pembuatan keputusan mengenai isu yang menyangkut kepentingan mereka.
"Serta diperlakukan sebagai salah satu aset penting dalam pembangunan. Pada pokoknya, kaum muda harus ditempatkan sebagai inti dari pembangunan," katanya yang menyampaikan keynote speech bertema Youth at the Heart of Development.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, agenda pembangunan untuk kaum muda yang besar dan kompleks tidak akan dapat dicapai tanpa kemitraan yang nyata dan jujur. Karenanya, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara berbagai program.
Termasuk mendorong kerja sama, koordinasi dan sinergi di antara kementerian dan badan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan dengan kaum muda itu sendiri. Tujuannya, guna mengoptimalkan seluruh sumber daya yang diperuntukkan bagi kaum muda.
Third Secretary Permanent Mission Indonesia di New York, Ricardo S Ruru menambahkan, Nova merupakan satu dari lima pembicara utama (keynote speaker) pada pertemuan tersebut. Pembicara lainnya yaitu Anote Tong (Presiden Kiribati), Fred Sai (Ketua ICPD Conference Kairo 1994), Mervat el-Tallawy (Ketua Dewan Nasional Perempuan Mesir), dan Joaquim Chissano (mantan Presiden Mozambik).
Pertemuan itu, lanjutnya, diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA). Tujuannya, meningkatkan visibilitas global terhadap pesan utama dari kajian Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD).
"Guna memastikan pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan hak asasi seluruh manusia dan individu sebagai inti dari agenda pembangunan pasca-2015," paparnya.
Ia memaparkan, UNFPA mengundang 28 tamu khusus dari kalangan pejabat dan mantan pejabat pemerintah pada tingkat kepala negara, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga donor, tokoh internasional, serta pejabat tinggi PBB.
"Dalam pertemuan tersebut, UNFPA juga mengundang Kepala BKKBN, Fasli Jalal sebagai salah satu tamu undangan khusus," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
