REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Bupati Bogor Rahmat Yasin segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menekan harga tanah di lokasi proyek Waduk Ciawi, Bogor.
Menurut Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, Asep Sukarno, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dana Rp 330 miliar untuk dana pembebasan lahan. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Bupati Rahmat Yasin pun sudah meninjau lokasi proyek, Februari lalu.
“Tapi ternyata harga lahan di sana sudah sangat naik berkali-kali lipat dari NJOP,” ujar Asep, Senin (31/3).
Menurut Asep, pada saat pemantauan, belum ada pembicaraan besaran ganti rugi antara DKI, Kabupaten Bogor dan warga. Ia memastikan, pemerintah daerah baru akan membicarakan dana ganti rugi setelah tim apraisal yang dibentuk menuntaskan survei di lapangan.
“Setelah itu nanti akan ada SK Bupati Bogor terkait ketetapan harga tanah,” katanya.
Pemprov Jabar sendiri, menurut Asep, mendorong SK tersebut segera keluar agar proses pembebasan lahan segera berjalan. Jika persoalan ini teratasi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menambah anggaran pembebasan lahan.
“DKI percobaan dulu tahap pertama Rp330 miliar,kalau sukses mereka akan menambah lagi di APBD perubahan,” katanya.
Asep menilai, masyarakat para pemilik lahan di lokasi waduk Ciawi menetapkan harga melampaui batas kewajaran. Rata-rata, warga meminta pemerintah membeli tanah mereka dengan harga 10 kali lipat dari NJOP. Padahal, seharusnya NJOP di daerah tersebut sekitar Rp 20.000 sampai Rp50.000 per meter.
''Sekarang (dinaikan) Rp200 ribu-Rp500 ribu,kalau dipenuhi (anggaran) akan membengkak,” katanya.
Pembangunan Waduk Ciawi sendiri, membutuhkan anggaran Rp1,9 triliun. Waduk ini, dibangun sebagai salah satu upaya untuk penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Asep, pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi dilakukan untuk mengurangi laju air dari hulu ke Sungai Ciliwiung.
“Ini termasuk merevitalisasi sejumlah situ dan embung yang ada di daerah hulu,” katanya.
Upaya lainnya yang dilakukan untuk mencegah banjir, kata dia, adalah dengan penanganan daerah aliran sungai yang saling berbatasan antara provinsi Jabar, DKI Jakarta dan Banten agar aliran air ke laut tidak mencapai 100 persen. Seperti Kali Pesanggrahan, Krukut dan Citarum. “Untuk penanganan DAS kami akan menyamakan dulu penampang basah sungainya,” kata Asep.
Menurut Asep, penampang basah ini mengharuskan lebar sungai di hulu dan hilir sama. Rata-rata, aliran sungai di hilir saat ini terjadi penyempitan karena alih fungsi sempadan. Kondisi ini, membuat debit air dari hulu tidak tertampung di tengah dan hilir.
“Akibatnya air membludak, banjir. Jadi lebar penampang basah dari hulu-tengah-hilir harus sama,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
