Jumat 04 Apr 2014 20:00 WIB

Warga Korban Lumpur Terima Sertifikat Rumah

 Sejumlah korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan aksi teatrikal di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5). (Republika/Adhi Wicaksono)
Sejumlah korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan aksi teatrikal di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5). (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Warga korban lumpur yang tinggal di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) menerima sertifikat rumah dari pengembang perumahan yakni PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS) setelah menunggu lama.

Salah seorang warga korban lumpur, Suswati, di Sidoarjo, Jumat (4/4), menyatakan bersyukur telah menerima sertifikat rumah miliknya tersebut setelah menunggu lama. "Saya bersyukur akhirnya sertifikat yang saya impikan selama ini keluar meskipun harus menunggu lama," kata perempuan asal Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) 1 yang kini sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo.

Sementara itu, Direktur Utama PT MMS Boy Arifin mengatakan, yang diberikan kali ini sebanyak 75 sertifikat untuk korban lumpur yang menghuni perumahan KNV. "Memang waktu untuk menjadikan sertifikat cukup lama karena harus melalui beberapa proses mulai ahli waris, notaris hingga Badan Pertanahan Negara," katanya.

Ia mengemukakan, PT MMS akan terus mendukung program penyeleseian sertifikat penghuni KNV yang kebanyakan korban lumpur ini. "Tapi prosesnya juga bertahap. Ada sebanyak 683 bidang yang mewakili 1.100 warga yang menempati perumahan KNV ini," katanya.

Ia mengatakan, salah satu lamanya proses pengurusan sertifikat ini karena banyak warga yang belum melakukan verifikasi data terbarunya untuk dibuatkan sertifikat. "Oleh karena itu, kami akan terus melakukan verifikasi data tersebut supaya penyelesaian sertifikat ini bisa dilakukan dengan cepat," katanya.

Kakanwil BPN Jatim Dedy Setyadi pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa BPN ingin menyelesaikan sertifikat pada 2013. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus karena terbentur banyaknya berkas yang masuk sehingga baru terealisasi April 2014.

"Keberpihakan kepada rakyat menjadi prioritas kami. Sertifikat sebelumnya sudah dilakukan tapi secara bertahap. Kami juga akan lembur sampai dengan 20 jam sehari untuk menyelesaikan sertifikat ini," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement