REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Andarias P Sirenden mengatakan perlu perencanaan dan kesiapan matang jika menargetkan swasembada pangan 2018, karena pemerintah provinsi terkesan tidak siap mengejar target swasembada itu.
"Ketidaksiapan bukan sejak pisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara) yang menyebabkan produksi pangan menurun. Ini akibat kurang dan tidak matangnya perencanaan dan ketidakjelasan program," katanya di Samarinda, Kamis.
Ia mengatakan, lalu setelah Kaltim dan Kaltara berpisah, produksi pangan Kaltim menurun. Bukan itu yang menjadi penyebabnya, tetapi Kaltim memang tidak siap mengejar target 2018.
Politikus Partai Hanura ini mengatakan, persoalan swasembada pangan bukan karena lahan pertanian sudah tidak lagi masuk wilayah Kalimantan Timur, seperti Nunukan dan Bulungan.
Menurut dia, ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah mengelola lahan yang dimiliki Kaltim. Dalam hal ini pentingnya program penyediaan lahan efektif untuk swasembada pangan itu.
"Jadi bukan persoalan lahan di Bulungan dan Nunukan yang kini menjadi bagian di Provinsi Kalimantan Utara sebagai alasan," katanya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, pada 2009-2013 pemenuhan beras Kaltim tidak pernah sampai 100 persen. Paling tinggi 2009, yakni 97,47 persen.
Hingga pada 2013, berdasarkan angka ramalan II pemenuhan beras kurang 74,8 ribu ton untuk 3,8 juta jiwa penduduk karena hanya terpenuhi 82,79 persen.
Menurut Andarias, kekurangan ini perlu terus ditingkatkan dengan cara membuat dan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan swasembada pangan yang sebelumnya belum efektif.
"DPRD sudah mendukung dengan kucuran anggaran. Jika dirasa belum mencukupi, segera rencanakan tahapan program, berikut rencana anggarannya agar bisa kami pelajari dan kami dukung dengan cepat," ujarnya.
Jika saat ini Kaltim belum dapat menargetkan swasembada pangan, menurut dia, yang terpenting sekarang adalah Kaltim harus mengkaji dan memperbaiki perencanaan untuk persiapan lahan serta me-review daerah mana saja yang memiliki potensi berdasarkan data yang ada.
"Sarana dan prasarana untuk meningkatkan swasembada pangan juga harus didukung. Jadi meskipun Kaltim berpisah dengan Kaltara, Kaltim tetap punya program yang mendukung tercapainya swasembada pangan 2018 itu nantinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika