REPUBLIKA.CO.ID, KOBA -- Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subiyaktoro menegaskan, keamanan laut harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik melanggar hukum di perairan di daerah itu.
"Tentu wilayah perairan harus dijaga ketat, ini sudah dilakukan dengan melakukan patroli rutin dan menjadikan polisi perairan sebagai ujung tombak," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Koba, Bangka Tengah, Kamis.
Ia menjelaskan, laut merupakan sumber daya alam yang sangat kaya terutama hasil tangkapan ikannya sehingga sudah semestinya menjadi fokus pengamanan untuk masyarakat Babel ke depannya.
"Selama ini sudah terjadi banyak kekeliruan, di laut malah terjadi pelanggaran hukum, ikan dicuri dan timah dikeruk sehingga ekosistemnya menjadi rusak," ujarnya.
Justru itu, kata dia, kapal patroli harus ditempatkan di beberapa titik di Bangka Belitung dan menugaskan sejumlah personel sehingga bisa bergerak lebih cepat apabila terjadi pelanggaran hukum di tengah laut.
"Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakan hukum, semua kejahatan dan perbuatan melanggar hukum akan kami tindak sesuai aturan hukum berlaku," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya mengharapkan kemitraan yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat dalam memberikan informasi terkait berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi di daerah itu.
"Polisi tidak bisa bekerja sendiri, butuh kemitraan dan membangun sinergitas yang baik di tengah masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak TNI dan pemerintah daerah," ujarnya.
Disinggung penangkapan minyak mentah sebanyak 250 ton di perairan Sungsang, menurut dia, kasusnya tetap diproses karena pemiliknya tidak mampu menunjukkan surat izin resmi operasional.
"Kasusnya tetap diproses sampai sekarang karena bagian dari pelanggaran, setiap pelanggaran tentu kami tindak, tidak ada pembiaran,"ujarnya.