REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Ihsanudin mengatakan, pemungutan pajak alat berat di wilayah provinsi itu hingga kini masih belum maksimal.
"Pemungutan pajak alat berat itu hingga kini belum maksimal, sebagaimana pengakuan petugas Samsat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala)," kata Ihsanudin sebelum melakukan kunjungan kerja (kunker) daerah di Kalsel, Kamis.
Namun wakil rakyat yang berlatar belakang pendidikan akuntan itu tak merinci, kecuali berharap agar ke depan pemungutan pajak alat berat lebih dimaksimalkan lagi.
Menjawab pertanyaan, mengapa pemungutan pajak alat berat belum maksimal? Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengutip keterangan petugas Samsat Pelaihari (65 km timur Banjarmasin).
"Kendala Samsat Pelaihari memungut pajak alat berat, karena ada tokoh yang dianggap panutan juga tidak memenuhi kewajiban tersebut," ungkapnya seraya minta identitas tokoh itu untuk tidak diberitakan dengan alasan kurang enak.
"Para pemilik alat berat lainnya di 'Bumi Tuntung Pandang' Tala itu berkata; 'kalau beliau (seseorang yang dianggap sebagai panutan) bayar, kami juga akan bayar' sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan," lanjutanya.
Dalam kunker ke dalam daerah selanjutnya, Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu mengunjungi Marabahan, ibu kota Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Pada kunker ke "kota bahalap" Marabahan (45 km barat Banjarmasin) itu, jajaran Komisi II meninjau PT Bank Kalsel Cabang di daerah pasang surut dan penerima transmigran tersebut.
"Perkembangan Bank Kalsel di kota bahalap (bahalap = bahasa daerah khas komunitas masyarakat Bakumpai yang pengertiannya bagus) itu cukup baik," ujar wakil rakyat dari PKS yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Pada kesempatan kunker ke dalam daerah yang dijadwalkan 3 - 5 April 2014, Komisi II DPRD Kalsel kembali ke Tala, namun sasarannya berbeda dengan sebelumnya.
"Kunker kami ke Tala kali ini meninjau Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, untuk melihat pelaksanaan proyek dari tahun anggaran 2014 selama triwulan pertama," demikian Ihsanudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika