REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan pemerintah kemungkinan akan memodifikasi rencana yang diusulkan Belanda agar lebih baik.
"Sebagai suatu awal, ini akan menjadi referensi ke depan untuk kita pertimbangkan. Mungkin ada rencana modifikasi, terutama bagi 'input' yang belum teridentifikasi. Ini nanti bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan," katanya di Jakarta, Rabu (2/4)
Ia menambahkan, rencana induk itu bisa ditambahkan untuk menjadi dasar pertimbangan pemangku kepentingan dan konsultasi politik menyangkut pengembangan kawasan terpadu pesisir di kawasan DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, tujuan pemberian rencana induk adalah untuk memberikan model keselamatan banjir jangka panjang yang dapat diimplementasikan serta memberikan kesempatan sosioekonomi yang sangat baik untuk ibukota.
Kemudian, rencana induk ini bertujuan untuk memberikan satu rancangan pengembangan perkotaan dengan didasari kasus bisnis sebagai kerangka pengembangan dan memberikan peta jalan untuk pelaksanaannya.
Selain itu, rencana induk berisi perancangan rinci dan studi kelayakan untuk berbagai komponen, prosedur pendanaan, serta detail dari desain yang akan disiapkan sebagai informasi lanjutan untuk keputusan akhir.
Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara merupakan rencana untuk melindungi warga ibukota dari ancaman banjir laut dan sekaligus revitalisasi pemukiman di Jakarta.
Proyek mitigasi banjir itu mendapatkan bantuan konsultasi dari Pemerintah Belanda, terutama setelah terjadi banjir pada 2007 dan perkiraan 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030.
Pembangunan meliputi antara lain proyek tembok raksasa laut (giant sea wall), stasiun pompa air, pelabuhan, relokasi pipa, kabel bawah laut, relokasi hutan mangrove, proyek sanitasi, dan reklamasi tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika