REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rakyat Indonesia harus bulat mendukung kepemimpinan nasional untuk bangkit dari permasalahan yang menghimpit bangsa ini, kata Direktur Public Privat Partnerships Indonesia Dr Happy Bone Zulkaenain di Bandung, Selasa.
"Indonesia ke depan membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan didukung penuh rakyatnya agar bisa bangkit dan menyelesaikan permasalahan bangsa ini," kata Happy Bone.
Ia menyebutkan, hasil kerja pemerintahan yang telah bergulir pada masa reformasi ini tetap harus diapresiasi karena upaya kerasnya, namun di sisi lain perlu perbaikan sistem ke arah yang lebih baik dan menjadi solusi bagi bangsa dan negara.
Untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang kuat, menurut dia tentunya harus didukung oleh komitmen dan karakter rakyat yang kuat juga, serta mampu memberikan kiprah yang dibutuhkan untuk lahirnya kepemimpinan nasional.
"Salah satunya dalam partisipasi pemilu, jangan golput karena itu akan menyianyiakan kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan nasional. Pemilu adalah sarana untuk menentukan pemimpin yang terbaik," kata Happy Bone yang juga Guru Besar Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung itu.
Terkait perjalanan reformasi saat ini, ia berpendapat perlu diluruskan kembali untuk menciptakan kembali harapan baru dan mengentaskan frustrasi di masyarakat.
"Awal reformasi di situ ada 'rising expectation' namun seiring waktu yang muncul justru frustrasi yang meluas, ketidakpercayaan dan lainnya. Harapan itu perlu dikembalikan sehingga memunculkan semangat baru bagi rakyat," katanya.
Di sisi lain kedewasaan politik menjadi bagian yang harus menjadi perhatian dan kesadaran bersama. Pasalnya kata dia bukannya kedewasaan politik yang terjadi saat ini namun justru muncul kekanak-kanakan dalam berpolitik.
"Dalam berpolitik harus ada komitmen bersama dalam rel kedewasaan politik, tinggalkan kekanak-kanakan dalam berpolitik karena itu berdampak terharap persepsi tidak baik di masyarakat," katanya.
Sedangkan dalam penegakan korupsi, menjadi tugas berat bagi lembaga hukum untuk terus menciptakan sistem yang lebih tegas dan jelas serta tidak terkesan tebang pilih dalam penanganan kasus yang merugikan keuangan negara itu.
"Sekarang pengertian korupsi melebar dan menjadi problem dan perdebatan, salah satunya kesalahan kebijakan saat ini diseret ke ranah korupsi. Hal seperti ini perlu ada sistem yang kuat sehingga pemegang kebijakan ke depan tidak ada keraguan," katanya.
Ia menyebutkan perlunya ada garis besar haluan negara untuk menjadi panduan pembangunan yang berkelanjutan, dan tidak berdasarkan periode kepemimpinan.
"Garis besar haluan negara banyak memberikan pelajaran berharga untuk pembangunan, harus ada grand desain pembangunan berkelanjutan seperti itu," kata Happy Bone Zulkarnain menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika