REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Situasi di Bali yang biasanya ramai oleh aktivitas masyarakat dan wisatawan sunyi saat umat Hindu di Pulau Dewata itu menjalani ritual Catur Brata Hari Raya Nyepi, Senin (31/3).
Kota Denpasar, tempat-tempat wisata dan pusat perekonomian lainnya yang sehari-hari diwarnai kemacetan lalu lintas berubah total menjadi sunyi senyap seperti pulau tanpa penghuni, saat umat Hindu menjalani empat perintah agama untuk "amati karya" (tidak bekerja dan aktivitas lainnya), "amati geni" (tidak menyalakan api), "amati lelungan" (tidak bepergian), dan "amati lelanguan" (tidak mencari kesenangan).
Wisatawan mancanegara yang sengaja berlibur di Bali tidak boleh keluar dari hotel atau tempat penginapan lainnya.
Nyepi kali ini merupakan yang ke-16 kali menutup sementara Bandara Ngurah Rai dan seluruh pintu masuk ke Pulau Dewata sejak tahun 1999, sesuai surat keputusan Dirjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan Nomor AU 126961/DAU/7961/ 99, tertanggal 1 September 1999 dan diperkuat surat edaran Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Terkait penutupan seluruh pintu masuk ke Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah bersurat kepada empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk "mengisolasi" Bali dari dunia luar pada hari suci Nyepi tersebut.
Keenam pelabuhan laut ke luar-masuk Bali yang juga ditutup sementara meliputi Pelabuhan Benoa (Denpasr), Celukan Bawang (Buleleng), Pelabuhan Gilimanuk yang menghubungkan Ketapang (Jatim) dan Pelabuhan Padangbai yang menghubungkan Lembar (NTB),
Selain itu juga pelabuhan Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem yang khusus melayani kapal pesiar dari mancanegara dan pelabuhan laut Padangbai di kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang terpisah dengan daratan Bali.
Seluruh penerbangan domestik dengan tujuan akhir dan keberangkatan pertama dari Bandara Ngurah Rai, Bali ditiadakan.
Penutupan bandara selama 24 jam itu menyebabkan terjadi pembatalan 400 kali penerbangan yang terdiri atas penerbangan domestik 248 kali dan penerbangan internasional 152 kali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika