REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Indonesia, masih cukup banyak kekurangan komoditas kedelai. Jadi, Indonesia harus mengimpor bahan baku tempe dan tahu tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional, Jabar tengah mengusahakan peningkatan produksi kedelai agar bisa menopang program nasional.
Produksi kedelai Jabar, saat ini masih sekitar 22 ribu ton per tahun. Sementara kebutuhan kedelai nasional sekitar 400 ribu ton per tahun. "Bahaya kalau kita mengimpor (pangan) terus. Untuk mengurangi dan suatu saat bisa swasembada, maka perlu perluasan tanam. Hal yang sama juga kami lakukan di bidang kemaritiman," ujar Ahmad Heryawan kepada wartawan belum lama ini.
Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar mendukung langkah Pemkab Garut yang mencanangkan komando percepatan tanam kedelai. Ini, merupakan upaya yang dilakukan agar bisa swasembada kedelai. Garut sendiri, menjadi menyumbang terbesar untuk produksi kedelai di Jabar, yakni menyumbangkan sekitar 43 persen dari total produksi kedelai se-Jabar.
Pencanangan Komando Percepatan Tanam Kedelai Masa Tanam 2014 di Kabupaten Garut itu, ditandai penanam biji keledai oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati dan Wakil Bupati Garut. Lokasinya, di Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler.
Di hadapan sekitar seribu perwakilan kelompok tani dan penyuluh pertanian se-Garut, Heryawan meminta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar agar hormat kepada petani dan nelayan, tanpa pengecualian. Bentuknya, tak hanya berupa pernyataan tapi para pemangku pemerintahan harus menempatkan program sektor pertanian-perikanan di deretan prioritas.
''Kecukupan produksi pangan dalam negeri hanya dapat dicapai bila kesejahteraan petani-nelayan memadai,'' katanya.
Dikatakan Heryawan, ketahanan pangan bergantung pada ketahanan petani-nelayan. Sementara ketahanan petani-nelayan, ditentukan oleh tingkat kesejahteraan petani dan nelayan itu sendiri.
Oleh karena itu, kata dia, sektor pertanian dan perikanan program kerjanya harus dirancang dan dilaksanakan semakin baik tahun demi tahun. Keberpihakan total pemerintah pada bidang tersebut, sangat penting. Karena, sekitar 40 persen penduduk Indonesia adalah petani dan nelayan, termasuk di Jawa Barat.
''Di satu sisi, sekitar 80 persen persoalan kemiskinan berada di tengah lingkungan petani dan nelayan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika