REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perempuan calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat Rumiyati mengatakan penuntasan eksploitasi penyalahgunaan anak di bawah umur harus dimulai dari wilayah hulu.
"Terkait masalah eksploitasi anak, pemerintah harusnya membenahi masalah dari wilayah hulu. Selain perbaikan ekonomi di daerah asal, diperlukan juga pembukaan lapangan kerja baru, serta pendidikan untuk masyarakat secara gratis," kata Rumiyati kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut Rumiyati, pengatasan masalah eksploitasi anak juga sangat bergantung pada pemerintah daerah masing-masing dalam menerapkan peraturan perlindungan anak. Dia mengatakan pendidikan yang diperlukan oleh sebagian masyarakat di daerah pelosok cukup yang mengarah kepada orientasi pasar kerja sehingga memiliki sumber daya yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
Rumiyati menambahkan di daerah pemilihannya di Jawa Tengah VIII sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperoleh dari pendidikan, akan menambah daya jual pekerja dari masing-masing daerah, kata Rumiyati.
"Dengan memilih menjadi TKI saja sudah terlihat bahwa mereka sudah memiliki posisi tawar yang baik. Artinya potensi eksploitasi anak dari wilayah itu ke Jakarta sangat kecil," kata Rumiyati yang pernah aktif dalam jaringan kerja Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh.
Melalui perbaikan ekonomi dan pendidikan di daerah hulu maka kualitas dari tenaga kerja yang dihasilkan pun akan mendorong kepada arah yang lebih baik. Dia mengatakan ada beberapa kebiasaan yang memang harus diubah untuk mengatasi kecepatan kelahiran anak yang berbanding terbalik dengan perkembangan ketersediaan lowongan pekerjaan.
"Selain perbaikan sektor ekonomi, ada kebiasaan menikah muda yang juga harus dibenahi, dan adanya pemikiran bahwa perempuan bisa diperjualbelikan di beberapa daerah juga harus dihentikan untuk mengendalikan laju kelahiran anak," ujar Rumiyati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika