REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Masyarakat miskin di berbagai daerah di Tanah Air masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi itu sangat memprihatinkan.

Ketua Umum DPP Barindo Gita Wirjawan menegaskan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di daerah berdampak pada jaminan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, khususnya kelompok miskin.

"Faktanya, pemenuhan air bersih untuk masyarakat Indonesia masih belum memenuhi target MDGs tahun 2015. Diantara faktor yang menghambat adalah tidak adanya reformasi di sektor tata kelola perusahaan daerah," ungkap Gita dalam siaran pers berkaitan dengan refleksi Hari Air sedunia yang jatuh pada Sabtu (22/3), dengan tema "Air dan Energi".

Menurut laporan pemerintah, kata dia, masih ada kekurangan cukup besar dari target 68 persen. "Ini memprihatinkan karena kelompok masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan air bersih," ungkapnya.

Dampaknya, papar Gita, kualitas hidup mereka di bawah standar.  Ia mengingatkan jika Indonesia gagal mengelola dan memaksimalkan sumber daya air yang ada maka muaranya bukan hanya kualitas hidup yang buruk namun juga krisis energi di masa depan.

Calon presiden konvensi Partai Demokrat ini meyakini bahwa upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi kebijakan perluasan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber hajat hidup publik, utamanya air.

 "Refleksi Hari Air sedunia jadi momentum kita semua untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepentingan masyarakat luas, air simbol utama kehidupan kita. Ini kunci guna memastikan kesejahteraan untuk semua," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika